Bukti arkeologis mencatat penggunaan Bukit Tsodilo di Botswana barat laut oleh manusia selama sedikitnya 100.000 tahun, meskipun tidak dihuni secara terus-menerus. Kawasan ini memiliki lebih dari 4.500 lukisan batu di sekitar 10 kilometer persegi. Masyarakat Hambukushu dan San menganggap Tsodilo sebagai bentang alam sakral yang terkait dengan leluhur. Bukit Toutswemogala memberikan bukti permukiman sejak abad ketujuh hingga akhir abad kesembilan belas, termasuk fondasi rumah, pemakaman, tembok batu, dan kotoran ternak yang mengalami vitrifikasi. Peternakan sapi menjadi kegiatan utama di sana, bersama pemeliharaan kambing dan domba, berburu, serta meramu. Sebelum pemerintahan kolonial, Botswana bukan satu negara terpusat. Sejumlah merafe berbahasa Tswana, yakni komunitas atau entitas politik, mengembangkan struktur kekuasaan yang berbeda. Seorang Kgosi, atau penguasa, dan para Dikgosi (bentuk jamak) menjalankan kewenangan melalui lembaga dan hubungan yang berbeda-beda antarkomunitas. Kgotla berfungsi sebagai tempat konsultasi, diskusi politik, dan pengambilan keputusan peradilan. Arkeologi dan tradisi lisan sama-sama memberikan bukti, tetapi keduanya tidak selalu menggambarkan masa lalu dengan cara yang sama. Pada abad kesembilan belas, Bakwena, Bangwato, Bangwaketse, dan Batawana memperluas atau mengonsolidasikan pengaruh mereka. Mfecane atau Difaqane mengubah migrasi dan hubungan politik di kawasan tersebut, termasuk perpindahan yang terkait dengan Mzilikazi. Sechele I memerintah Bakwena dari 1833 hingga 1892. London Missionary Society dan para misionaris, termasuk Robert Moffat dan David Livingstone, berperan dalam penyebaran agama Kristen, pendidikan, praktik medis, dan penulisan Setswana, tetapi misionaris bukan satu-satunya pelaku perubahan sejarah. Inggris mendirikan Protektorat Bechuanaland pada 31 Maret 1885. Pemerintahan Inggris banyak mengandalkan Dikgosi dan Resident Commissioner. Wilayah protektorat sebelumnya pada waktu tertentu meluas ke selatan Botswana saat ini, sedangkan Bechuanaland Inggris menjadi bagian dari Koloni Cape pada 1895. Konsesi jalur kereta api di sepanjang perbatasan timur menghasilkan hubungan kereta pada 1896–1897, dan Mahikeng tetap menjadi ibu kota administratif kolonial hingga 1965. Pada 1895, Khama III, Sebele I, dan Bathoen I pergi ke London untuk menentang rencana pengalihan wilayah mereka kepada British South Africa Company. Reformasi konstitusi pada 1960 dan 1961 mengarahkan protektorat menuju pemerintahan sendiri. House of Chiefs menjadi pendahulu Ntlo ya Dikgosi, badan penasihat nasional yang mewakili kepemimpinan tradisional. Botswana mengadakan pemilihan umum pertamanya pada Maret 1965, dengan Seretse Khama sebagai perdana menteri, lalu menjadi Republik Botswana yang merdeka pada 30 September 1966. Konstitusi 1966 memadukan lembaga bergaya Westminster dengan kepresidenan eksekutif. Perubahan selanjutnya memperkenalkan sistem pemilihan presiden pada 1969, menyesuaikan persyaratan kelayakan presiden setelah referendum 1987, dan pada 1997 menetapkan batas masa jabatan presiden sepuluh tahun, aturan suksesi bagi wakil presiden, Komisi Pemilihan Independen, hak pilih pada usia 18 tahun, serta pemungutan suara dari luar negeri. Reformasi pada 2005 dan 2007 menata ulang House of Chiefs menjadi Ntlo ya Dikgosi yang netral secara kesukuan. Seretse Khama menjabat sebagai presiden dari 1966 hingga 1980, disusul Ketumile Masire dari 1980 hingga 1998, Festus Mogae dari 1998 hingga 2008, Seretse Khama Ian Khama dari 2008 hingga 2018, Mokgweetsi Masisi dari 2018 hingga 2024, dan Duma Boko sejak 2024. Botswana Democratic Party memerintah sejak kemerdekaan hingga 2024. United Democratic Congress memenangkan pemilihan Oktober 2024, menghasilkan peralihan kekuasaan nasional pertama dari BDP kepada oposisi melalui pemilihan umum. Berlian mengubah sejarah ekonomi Botswana. Penemuan BK1 di Orapa pada 1967 diikuti konsolidasi hak mineral di bawah negara, produksi di Orapa mulai 1971 atau 1972, Letlhakane pada 1975, dan Jwaneng pada 1982. Pendapatan berlian serta perencanaan keuangan dan pembangunan yang berhati-hati membantu mengubah Botswana dari protektorat miskin menjadi ekonomi berpendapatan menengah, sekaligus menciptakan ketergantungan berkelanjutan pada pertambangan. Narasi sejarah publik Botswana sering menekankan Kagisano, Botho, persatuan, kgotla, demokrasi damai, dan pemerintahan pembangunan. Perspektif lain mengkaji perbatasan kolonial, peringkat yang tidak setara di antara merafe, klaim tanah dan pengakuan San serta masyarakat adat lainnya, dan ketegangan antara sejarah nasional, sejarah lisan setempat, dan arkeologi. Perjalanan tiga Dikgosi pada 1895 juga ditafsirkan sebagai pembelaan kedaulatan sekaligus bagian dari kisah nasional yang dibentuk kemudian. Penelitian dapat menggunakan penggalian arkeologis, penanggalan radiokarbon, stratigrafi, undang-undang, catatan parlemen, sumber misionaris dan kolonial, sejarah lisan, museum, serta monumen. Penggalian dan penelitian antropologis diatur oleh undang-undang warisan dan penelitian Botswana, termasuk Monuments and Relics Act 2001 dan Anthropological Research Act 1967. Tidak ada satu arsip pusat atau sistem pembelajaran yang sepenuhnya mewakili setiap periode sejarah; karena itu, peneliti memadukan museum, monumen, catatan pemerintah dan parlemen, pengetahuan masyarakat, serta dokumentasi warisan internasional.
Sejarah di Botswana
Sejarah Botswana mencakup permukiman manusia awal dan situs arkeologi, masyarakat berbahasa Tswana, pemerintahan kolonial Inggris, hingga republik merdeka yang didirikan pada 1966. Perkembangannya mencerminkan interaksi antara arkeologi, sejarah lisan, lembaga politik, agama Kristen, pertambangan, dan pemerintahan demokratis. Perbatasan kolonial, persoalan tanah, perspektif San dan masyarakat adat lainnya, serta pembangunan berbasis berlian tetap menjadi bagian penting dalam memahami masa lalu Botswana.
Saran
Pelajari sejarah Botswana dengan memilih periode, tempat, dan pertanyaan yang jelas, bukan mengandalkan satu kisah nasional yang luas. Gunakan temuan arkeologis, tradisi lisan, undang-undang, proses parlemen, atau tulisan kolonial sesuai persoalan yang diteliti, dan tetap tampilkan perbedaan sudut pandangnya. Pastikan akses terpandu atau persetujuan hukum sebelum mengunjungi situs warisan, mewawancarai masyarakat, atau menangani sisa-sisa sejarah.

