Hukum Ketenagakerjaan di Belize

Hukum ketenagakerjaan Belize terdiri atas beberapa undang-undang dan peraturan, terutama undang-undang ketenagakerjaan utama (Labour Act), undang-undang keselamatan pabrik (Factories Act), undang-undang upah setara (Equal Pay Act), undang-undang kompensasi cedera kerja (Workmen's Compensation Act), undang-undang jaminan sosial (Social Security Act), serta undang-undang mengenai serikat pekerja, dewan upah, dan perselisihan ketenagakerjaan. Pejabat ketenagakerjaan senior (Labour Commissioner) menegakkan Labour Act, menerima pengaduan, dan membantu konsiliasi; kantor tenaga kerja distrik setempat (District Labour Offices) menyediakan akses lokal. Reformasi menyeluruh Labour Act dan undang-undang kesehatan serta keselamatan kerja nasional yang terpisah tidak ditemukan sebagai peraturan baru yang berlaku per 6 September 2026. Kontrak kerja umumnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Bentuk tertulis diwajibkan, antara lain, jika kontrak berlangsung setidaknya tiga bulan, pekerjaan dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar Belize, atau ketentuannya berbeda secara material dari pengaturan yang lazim di distrik tersebut. Jika bentuk tertulis yang diwajibkan tidak ada, kontrak umumnya hanya dapat diberlakukan selama paling lama satu bulan. Pekerjaan tanpa batas waktu, berjangka, kasual, dan masa percobaan memiliki konsekuensi berbeda. Pemberi kerja harus membayar upah dan tunjangan yang disepakati selama kontrak masih berlaku. Waktu kerja aktual umumnya tidak boleh melebihi sembilan jam per hari dan 45 jam per minggu, dengan maksimal enam hari kerja. Jika bekerja lebih dari enam jam sehari, pekerja berhak atas istirahat tanpa upah setidaknya satu jam; umumnya tersedia sembilan jam istirahat berturut-turut di antara dua periode kerja. Lembur biasanya dibayar setidaknya 1.5 kali tarif reguler. Hari Minggu, hari istirahat yang disepakati, dan hari libur umum biasa umumnya juga dibayar setidaknya 1.5 kali tarif reguler; Hari Natal, Jumat Agung, dan Senin Paskah dibayar dua kali tarif kecuali pengecualian berdasarkan undang-undang berlaku. Upah minimum nasional telah sebesar BZD 5.00 per jam untuk semua kategori karyawan sejak 1 Januari 2023. Bergantung pada pengaturan upah, pembayaran harus dilakukan setidaknya mingguan, dua mingguan, atau bulanan; ketika pekerjaan berakhir, upah yang jatuh tempo harus dibayar dalam satu minggu, atau segera setelah pekerjaan selesai bagi pekerja kasual. Pemotongan hanya diizinkan berdasarkan undang-undang atau otorisasi yang sah. Pemotongan untuk merekrut atau mempertahankan pekerja tidak diizinkan. Cuti tahunan sekurang-kurangnya dua minggu kerja untuk setiap tahun kerja jika jumlah hari kerja yang ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Cuti umumnya harus diambil dalam enam bulan; cuti yang tidak digunakan dibayarkan saat pekerjaan berakhir. Kecuali pengaturan yang lebih menguntungkan berlaku, hingga 16 hari sakit berbayar dapat tersedia per periode dua belas bulan. Karyawan yang bekerja setidaknya 150 hari untuk pemberi kerja yang sama selama dua belas bulan sebelumnya dapat menerima cuti melahirkan selama 14 minggu dengan upah penuh, dengan tunjangan Jaminan Sosial diperhitungkan sebagai pengurang; permohonan dan surat keterangan medis umumnya harus diajukan setidaknya sepuluh minggu sebelum perkiraan tanggal persalinan. Undang-undang melarang kerja paksa dan upah yang tidak setara untuk pekerjaan dengan nilai setara berdasarkan jenis kelamin. Pemecatan atau tindakan disipliner karena kegiatan serikat pekerja, pengaduan, proses hukum, asal-usul, agama, kewarganegaraan, tanggung jawab keluarga, disabilitas, usia, kehamilan, persalinan, pelecehan seksual, atau status HIV dapat melanggar hukum. Pabrik memerlukan pendaftaran dan sertifikat tahunan setelah inspeksi oleh otoritas tenaga kerja nasional (Labour Department). Pemberi kerja harus menyediakan, antara lain, air minum, fasilitas sanitasi, dan ruang kerja higienis, serta menyediakan pakaian atau peralatan pelindung yang wajar tanpa biaya bagi karyawan. Pekerja anak di bawah usia dua belas tahun umumnya dilarang. Aturan Labour Act juga membatasi jam kerja, melarang pekerjaan sebelum sekolah selesai, dan melarang kegiatan yang membahayakan kesehatan atau pendidikan; pekerjaan maritim umumnya mensyaratkan usia minimal 15 tahun. Aturan yang ada sebagian tersebar, sehingga aktivitas dan batas usia tertentu harus diperiksa secara terpisah. Karyawan dapat bergabung dengan serikat pekerja terdaftar. Kegiatan serikat dan perwakilan karyawan dilindungi; dalam kasus pengurangan tenaga kerja, pemberi kerja harus berkonsultasi dengan serikat yang diakui atau perwakilan karyawan dan memberi tahu Labour Commissioner sedini mungkin. Dalam kasus pemecatan tidak adil atau pemutusan yang melanggar hukum, pengaduan umumnya harus diterima Labour Commissioner dalam 21 hari setelah pemecatan atau pemutusan. Setelah upaya konsiliasi, pengadilan pengaduan ketenagakerjaan (Labour Complaints Tribunal) dapat memerintahkan, antara lain, pemulihan jabatan, kelanjutan pekerjaan, atau kompensasi. Aturan khusus berlaku untuk perselisihan di layanan esensial; Arbitration Tribunal mungkin berwenang di sana, dan pemogokan atau penutupan tempat kerja dapat dilarang oleh undang-undang. Untuk kontrak tanpa batas waktu, masa pemberitahuan menurut undang-undang berkisar satu hingga delapan minggu, bergantung pada lama masa kerja. Pemberi kerja umumnya dapat mengganti masa pemberitahuan dengan membayar upah dan tunjangan yang semestinya; pemecatan langsung memerlukan pelanggaran serius terkait pekerjaan. Untuk kinerja yang tidak memadai, arahan dan peringatan tertulis biasanya diwajibkan. Pengurangan tenaga kerja dapat disebabkan oleh penutupan, reorganisasi, otomatisasi, kemerosotan ekonomi, kekurangan bahan, atau penurunan permintaan. Aturan pesangon bergantung pada lama masa kerja, alasan pemutusan, usia, ketidakmampuan medis, dan penerimaan pembayaran. Pengadilan mungkin berwenang untuk menegakkan pembayaran upah yang belum dibayar; biaya pengajuan resmi umum belum terverifikasi.