Negara dan pemerintahan di Belanda

Belanda adalah monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Raja adalah kepala negara, sedangkan para menteri memimpin pemerintah dan bertanggung jawab atas keputusan politik. Pemerintah nasional disebut Rijksoverheid. Pemerintah ini menyusun kebijakan, mengusulkan undang-undang, mengelola layanan nasional, dan mewakili negara dalam urusan internasional. Parlemen disebut Staten-Generaal. Parlemen ini memiliki dua kamar: Tweede Kamer, atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan Eerste Kamer, atau Senat. Tweede Kamer mengawasi pemerintah, membahas usulan, dan turut membuat undang-undang. Eerste Kamer meninjau undang-undang yang telah disetujui Tweede Kamer dan dapat menyetujui atau menolaknya. Perdana Menteri dan para menteri lainnya membentuk Dewan Menteri. Kabinet juga dapat mencakup sekretaris negara, yang membantu menteri dalam bidang pekerjaan tertentu. Belanda adalah negara kesatuan yang terdesentralisasi. Aturan nasional berlaku di seluruh negeri, tetapi provinsi dan pemerintah kota memiliki dewan terpilih dan tanggung jawab masing-masing. Provinsi mengoordinasikan urusan seperti perencanaan wilayah, alam, infrastruktur, dan transportasi umum. Pemerintah kota menangani banyak layanan setempat, termasuk pendaftaran, urusan bangunan, dukungan sosial, dan fasilitas lokal. Otoritas air, yang dikenal sebagai waterschappen, merupakan bentuk administrasi publik khas Belanda. Otoritas ini berfokus pada keselamatan air, ketinggian air, dan kualitas air, yang sangat penting di negara yang sebagian wilayahnya berada di dataran rendah.