Batas usia apa yang berlaku untuk perkawinan dan perlindungan dari perkawinan anak di Bangladesh?

Menurut Child Marriage Restraint Act 2017, laki-laki di bawah 21 tahun dan perempuan di bawah 18 tahun dianggap anak. Ketentuan khusus Pasal 19 memerlukan perintah pengadilan dan persetujuan orang tua atau wali; ini bukan jalur perkawinan biasa.

Di mana kelahiran anak dicatat untuk tunjangan keluarga dan arsip resmi di Bangladesh?

Kelahiran dicatat melalui BDRIS dan pencatat lokal yang bertanggung jawab, biasanya di tempat lahir atau melalui alamat permanen. Akta kelahiran antara lain diperlukan untuk sekolah, pekerjaan, paspor, dan NID; keterangan layanan resmi menyebut waktu pemrosesan hingga 60 hari kerja, bergantung pada prosedur.

Perlindungan dan dukungan apa yang tersedia untuk kekerasan dalam rumah tangga di keluarga di Bangladesh?

Dalam bahaya langsung, polisi dapat dihubungi di 999; hotline VAWC di 109 dan bantuan hukum pemerintah di 16430 dapat memberi dukungan lebih lanjut. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan, tempat tinggal, kompensasi, dan hak asuh sementara; mediasi informal tidak memiliki daya penegakan setara dengan pengadilan.

Keluarga di Bangladesh

Q: Bagaimana perkawinan Muslim dicatat sebagai hubungan keluarga di Bangladesh?

Perkawinan umumnya didaftarkan kepada Nikah Registrar. Jika upacara dilakukan orang lain, mempelai laki-laki umumnya harus melaporkannya dalam 30 hari; biaya dan waktu pemrosesan bergantung pada prosedur setempat.

Keluarga di Bangladesh mencakup perkawinan, pengasuhan anak, kehidupan bersama, nafkah, dan perawatan. Badan pemerintah mengatur antara lain pencatatan perkawinan dan kelahiran, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, tunjangan sosial, dan dukungan bagi kerabat yang memerlukan perawatan. Hak dan prosedur yang berlaku sering bergantung pada agama, pendapatan, tempat tinggal, dan institusi yang bertanggung jawab.

Saran

Perlakukan urusan keluarga di Bangladesh sebagai persoalan keselamatan, dokumen, dan otoritas yang bertanggung jawab. Dalam perkara perkawinan, nafkah, perwalian, atau perpisahan, status hukum pribadi menentukan jalur yang sesuai; mediasi informal tidak menggantikan keputusan pengadilan atau pencatatan. Mengamankan bukti, memperoleh informasi lokal terbaru, dan mencari bantuan sejak dini dapat mengurangi keterlambatan dan perselisihan di kemudian hari.

olehFarzana&Tanvir

Hubungan keluarga di Bangladesh mencakup bentuk hidup bersama dan dukungan timbal balik yang formal maupun informal. Perkawinan, perceraian, nafkah, dan perwalian sebagian diatur oleh hukum pribadi yang berbeda. Tidak ditemukan sistem umum untuk mendaftarkan hidup bersama tanpa perkawinan atau kemitraan sipil umum. Perkawinan Muslim wajib didaftarkan. Otoritas yang bertanggung jawab biasanya Nikah Registrar; jika upacara dilakukan orang lain, mempelai laki-laki umumnya harus melaporkannya dalam 30 hari. Perkawinan Hindu, Kristen, dan antaragama diatur kerangka hukum berbeda. Portal Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) mendukung pencatatan perkawinan dan perceraian; biaya dan waktu pemrosesan bergantung pada pencatat, hukum, dan prosedur lokal. Child Marriage Restraint Act 2017 menetapkan laki-laki di bawah 21 tahun dan perempuan di bawah 18 tahun sebagai anak untuk keperluan ini. Komite nasional, distrik, Upazila, dan Union, serta badan termasuk pejabat eksekutif subdistrik (Upazila Nirbahi Officer), Executive Magistrate, dan kantor urusan perempuan yang bertanggung jawab, dapat turun tangan jika perkawinan anak akan segera terjadi. Ketentuan khusus menurut Pasal 19 merupakan pengecualian dan mensyaratkan perintah pengadilan serta persetujuan orang tua atau wali. Pencatatan kelahiran wajib dan ditangani melalui Birth Registration Information System (BDRIS) dan pencatat lokal yang bertanggung jawab. Tempat lahir atau alamat permanen mungkin relevan untuk permohonan. Akta kelahiran digunakan antara lain untuk sekolah, pekerjaan, paspor, dan kartu identitas nasional (NID); keterangan layanan resmi menyebut waktu hingga 60 hari kerja bergantung pada prosedurnya. Pencatatan kematian sering dikaitkan dengan catatan kelahiran sebelumnya dan kemudian memudahkan penentuan hak atas dukungan dan perawatan. Layanan kehamilan, persalinan, dan keluarga berencana tersedia melalui klinik komunitas atau satelit, Union Health and Family Welfare Centres, Upazila Health Complexes, Mother and Child Welfare Centres, dan rumah sakit. Layanan antara lain mencakup perawatan antenatal, persalinan aman, perawatan pascapersalinan, vaksinasi, dan metode seperti sterilisasi, vasektomi tanpa pisau bedah (NSV), IUD, implan, suntikan, pil, dan kondom. Layanan gratis atau bertarif pemerintah bergantung pada fasilitas; hotline 16767 menyediakan informasi. Nafkah berkaitan dengan pasangan, anak, dan dalam kasus tertentu orang tua. Berdasarkan Pasal 9 Muslim Family Laws Ordinance, istri dapat menghubungi Chairman atau Arbitration Council jika nafkah tidak diberikan atau tidak memadai. Family Courts Act 2023 mencakup antara lain pembatalan perkawinan, pemulihan hak suami istri untuk hidup bersama, mahar (দেনমোহর), nafkah, perwalian, dan hak asuh. Menurut Parents Maintenance Act 2013 dan Rules 2023, anak laki-laki dan perempuan yang mampu secara fisik berkewajiban terhadap orang tua, termasuk menyediakan makanan, pakaian, perawatan medis, tempat tinggal, dan pendampingan pribadi. Tidak ada tarif atau jadwal seragam. Bantuan hukum pemerintah tersedia di 16430. Children Act 2013 mencakup antara lain anak yang tidak memperoleh perawatan memadai, tidak memiliki wali sah, menyandang disabilitas, hidup di jalanan, atau berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi. Child Welfare Boards dan Probation Officers menilai perawatan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak berdasarkan Children Act 2013. Department of Social Services menyediakan antara lain Shishu Paribar, tempat perlindungan, dan rehabilitasi. Tidak ditemukan jalur adopsi umum terpisah; perwalian dan pengasuhan alternatif khususnya diatur Guardians and Wards Act 1890 dan dapat sensitif secara hukum maupun agama bagi keluarga Muslim. Berdasarkan Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010, kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam rumah tangga bersama. Pengadilan dapat mengeluarkan antara lain perintah perlindungan sementara, tempat tinggal, kompensasi, hak asuh, dan pengasuhan aman. Polisi seharusnya memberi informasi tentang bantuan hukum, medis, dan administratif. Dalam bahaya langsung, hubungi 999; hotline kekerasan terhadap perempuan dan anak (VAWC) tersedia di 109, dan sejumlah operator juga mencantumkan 10921. Child Helpline 1098 beroperasi sepanjang waktu dan memberi rujukan untuk kekerasan, perdagangan manusia, dan perkawinan anak yang akan segera terjadi. Mediasi informal (সালিশ) dapat menangani perselisihan, tetapi tidak menggantikan keputusan pengadilan atau pencatatan yang dapat ditegakkan. Tunjangan sosial berdasarkan pendaftaran dan seleksi tersedia bagi kerabat lanjut usia, janda, atau penyandang disabilitas. Untuk tahun fiskal 2025/26, jumlah indikatif Tk 650 per bulan dicantumkan bagi Old Age Allowance dan tunjangan perempuan janda atau ditinggalkan, serta Tk 900 untuk Disability Allowance. Tunjangan tidak dijamin secara umum; seleksi, pendaftaran, dan pembayaran melalui layanan keuangan seluler atau perbankan agen bergantung pada program dan tempat tinggal. Program Family Card masih dalam tahap percontohan atau pengembangan dan tidak boleh dianggap tersedia di seluruh negeri. Bagi ibu bekerja, fasilitas Department of Women Affairs menyediakan penitipan anak usia kira-kira enam bulan hingga enam tahun; biaya, jam buka, dan daftar tunggu berbeda menurut pusat.