Fungsi pemberi kerja di Tonga sudah terbentuk tetapi terfragmentasi. Divisi Tenaga Kerja Kementerian Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi menangani kebijakan tenaga kerja, layanan ketenagakerjaan, informasi pasar tenaga kerja, standar, dan saran tentang visa kerja asing. Kantor Registrasi Usaha mendukung pengajuan perusahaan, nama usaha, Lisensi Usaha, dan investor asing. Kementerian Pendapatan dan Bea Cukai mengelola PAYE, yaitu pajak yang dipotong dari upah dan tunjangan kena pajak, sedangkan Dana Tunjangan Pensiun Nasional (NRBF) mengelola iuran pensiun. Komisi Layanan Publik menangani sumber daya manusia layanan publik, dan Kementerian Kesehatan serta petugas kesehatan masyarakat yang berwenang menegakkan persyaratan kesehatan kerja. Divisi Imigrasi Kementerian Luar Negeri menerima permohonan visa, sedangkan Divisi Ketenagakerjaan Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri menangani mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Kamar Dagang dan Industri Tonga (TCCI), Asosiasi Pariwisata Tonga (TTA), Dewan Konsultatif Tripartit Nasional Tonga (TNTCC), dan asosiasi pekerja mewakili pihak-pihak terkait atau mendukung dialog sosial, bukan bertindak sebagai satu regulator pemberi kerja.
Pemberi Kerja di Tonga
Tanggung jawab pemberi kerja di Tonga terbagi di antara beberapa lembaga, bukan berada pada satu otoritas pemberi kerja umum. Perusahaan atau usaha mungkin memerlukan pendaftaran usaha, lisensi, pemotongan PAYE, iuran Dana Tunjangan Pensiun Nasional, dan kepatuhan kesehatan kerja. Pemberi kerja swasta terutama mengandalkan kontrak, kebijakan internal, dan aturan khusus sektor karena tidak ada kode ketenagakerjaan terpadu yang terverifikasi berlaku saat ini di Tonga.
Saran
Kelola kepatuhan pemberi kerja di Tonga sebagai daftar pemeriksaan terkoordinasi untuk pendaftaran, penggajian, iuran pensiun, kesehatan kerja, dan izin kepegawaian. Perbarui kontrak tertulis, prosedur internal, dan catatan karena pemberi kerja swasta tidak dapat mengandalkan satu kode ketenagakerjaan yang berlaku; jangan memperlakukan Employment Relations Bill 2020 sebagai hukum yang berlaku.

